NC, Kota Cilegon - Memasuki akhir tahun 2017, Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Sari Suryati Mengingatkan Kepada Seluruh Orgarnasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mengumpulkan data pakerjaan agar sudah masuk dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (Sirup)
Menurut Sari jika input data terlambat maka akan berimbas kepada keterlambatan program pemerintah.
"Jangan sampai terlambat input data kedalam SIRUP karena hal bisa memperlambat seluruh tahapan-tahapan pengadaan barang/jasa baik itu lelang maupun non-lelang yang telah direncanakan dan sekaligus memperlambat capaian pembangunan Pemerintah Kota Cilegon secara keseluruhan,” tuturnya.
Lebih lanjut Sari menjelaskan ada empat hal yang harus ditindaklanjuti, yaitu implementasi kode etik pengadaan, sentralisasi pengadaan, menerapkan e-katalog lokal/daerah, dan integrasi SiRUP dengan SIMRAL,oleh Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BPBJP)
Sari menyatakan ada empat hal yang harus ditindaklanjuti oleh Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BPBJP) yaitu implementasi kode etik pengadaan, sentralisasi pengadaan, menerapkan e-katalog lokal/daerah, dan integrasi SiRUP dengan SIMRAL.
“Keempat action plan ini harus segera ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh. Saya informasikan kepada para narasumber dari LKPP dan seluruh peserta, peserta antara tim Korsupgah KPK-RI Wilayah Banten dan Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Cilegon kemarin terdapat empat hal yang harus ditindaklanjuti oleh BPBJP," katanya
Sementara itu, Sari memberikan dorongan kepada BPBJP Kota Cilegon sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP nomor 6 Tahun 2016 tentang katalog elektronik dan e-katalog lokal.
“Saya memberikan dorongan penuh kepada BPBJP Kota Cilegon sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2016 tentang katalog elektronik dan e-katalog lokal untuk mengajukan lima item barang dari Kota Cilegon untuk diusulkan tayang di e-katalog lokal/daerah, saya harapkan LKPP bisa merespon secara positif kepada BPBJP Kota Cilegon ini sekaligus memberikan pembekalan-pembekalan teknis yang diperlukan, sehingga bisa menjadi inspirasi bagi Kabupaten/Kota lain di Provinsi Banten untuk mengemban e-katalog lokal dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa yang profesional,” ujarnya.
Sari juga meminta kepada para narasumber dari LKPP agar dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada peserta tentang integrasi SIMRAL dan SiRUP.
“Saya minta para narasumber dari LKPP dapat memberikan pemahaman yang sejalas-jelasnya kepada kita semua tentang integrasi SIMRAL dan SiRUP sekaligus contoh-contoh nyata yang telah diterapkan di beberapa daerah di Indonesia agar dapat menginspirasi BPBJP Kota Cilegon untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa yang kredibel dan akuntabel,” tuturnya.(Dd)
Post a Comment